Personel Polda Metro dan Polres Jakpus Dilaporkan ke Propam Terkait Penanganan Demonstrasi Hari Buruh

Dalam perkembangan terkini mengenai penanganan demonstrasi di Jakarta, sejumlah personel dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Laporan ini diajukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) terkait peristiwa penangkapan hingga penetapan tersangka para peserta aksi demo peringatan hari buruh.

Demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada 15 Juni 2025 (sebelumnya tercantum 15 Juni 2025, namun konteksnya adalah Hari Buruh yang umumnya diperingati 1 Mei, mungkin ada kekeliruan tanggal di teks asli, namun saya mengikuti koreksi yang Anda berikan mengenai "demo peringatan hari buruh") menjadi sorotan publik setelah beredar video yang menunjukkan tindakan aparat yang dianggap berlebihan. Aksi unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung damai, namun situasi berubah ketika aparat keamanan mulai membubarkan massa dengan cara yang dinilai represif.

Dalam laporan yang diajukan ke Propam, disebutkan bahwa beberapa personel diduga melakukan tindakan di luar prosedur standar operasional. Tindakan tersebut termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penangkapan yang dianggap sewenang-wenang. Selain itu, Andrie (perwakilan TAUD) mengatakan, personel divisi Humas Polda Metro Jaya juga dilaporkan ke Propam Polri karena ada sejumlah pernyataan yang menurut mereka membuat keresahan di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelatihan dan etika yang diterapkan oleh aparat dalam menangani situasi kerumunan.

Masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan mereka terhadap tindakan aparat. Banyak yang mengecam cara penanganan demonstrasi tersebut dan menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas dari pihak kepolisian. Di sisi lain, ada juga yang mendukung tindakan aparat dengan alasan menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Menanggapi laporan ini, Propam Polri menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindakan personel yang dilaporkan. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa setiap tindakan aparat sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Evaluasi terhadap prosedur penanganan demonstrasi juga menjadi agenda penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, terutama dalam situasi yang melibatkan hak-hak sipil. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat menangani kasus ini dengan adil dan profesional, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam setiap aksi penegakan hukum.