Banyak Pemda Naikkan Pajak, Hasto Ingatkan Kader PDI-P untuk Lebih Peka pada Rakyat

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80, sejumlah pemerintah daerah diketahui menaikkan pajak hingga lebih dari dua kali lipat. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi, termasuk protes besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, karena dinilai semakin membebani masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyinggung fenomena kenaikan pajak tersebut. Ia meminta para kader partai untuk meresapi kehidupan rakyat dan lebih peka terhadap kondisi sosial-ekonomi yang tengah mereka hadapi. Hasto menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk terkait pajak, seharusnya tidak menambah beban masyarakat kecil.

Kenaikan pajak yang signifikan dapat berdampak besar pada daya beli warga. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, kebijakan ini berpotensi memperberat kondisi ekonomi dan menurunkan kesejahteraan. Hal itu juga dikhawatirkan akan memengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Hasto menekankan, pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan, bukan menambah kesulitan. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pertimbangan jangka panjang dalam menetapkan aturan perpajakan.

Sebagai partai yang memiliki banyak kader di daerah, PDI-P disebut memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar kebijakan pemerintah daerah tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial. Hasto mendorong para kader untuk aktif mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengawasi setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Isu kenaikan pajak di sejumlah daerah menjadi perhatian serius menjelang HUT ke-80 RI. Hasto Kristiyanto mengingatkan kader PDI-P untuk tidak abai terhadap suara rakyat serta mengawal kebijakan agar benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan menambah beban hidup masyarakat.