Indonesia kembali menunjukkan taringnya di kancah diplomasi global dengan memimpin sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membawa pesan kuat mengenai pentingnya penegakan hak yang setara bagi seluruh bangsa di dunia, tanpa adanya standar ganda. Sebagai pimpinan sidang, delegasi Indonesia menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip keadilan dan inklusivitas. Indonesia mendorong agar negara-negara besar maupun berkembang memiliki kedudukan yang sama dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan, serta memastikan bahwa tidak ada satu bangsa pun yang tertinggal atau didiskriminasi dalam pengambilan kebijakan internasional. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia berusaha menjadi jembatan (bridge builder) di tengah polarisasi kepentingan global. Indonesia menggarisbawahi bahwa kerja sama internasional dalam perlindungan HAM harus mengedepankan dialog dan saling menghormati kedaulatan, bukan sekadar menjadi alat penekan politik. Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB ini mendapat sorotan positif sebagai bentuk pengakuan dunia atas kredibilitas bangsa dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Fokus utama yang diusung adalah bagaimana memastikan instrumen HAM internasional dapat diimplementasikan secara nyata untuk melindungi kelompok rentan dan menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis. Melalui forum ini, Indonesia mengajak seluruh anggota PBB untuk kembali ke semangat piagam PBB, yakni menjunjung tinggi martabat manusia secara kolektif. Penegasan mengenai hak setara antar-bangsa ini diharapkan menjadi momentum bagi penguatan sistem HAM global yang lebih adil dan tidak memihak pada kepentingan tertentu saja.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?
redaktur