DPR Desak Pengetatan Izin dan Percepatan Rehabilitasi DAS untuk Cegah Banjir Berulang

Anggota legislatif memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengevaluasi total sistem perizinan dan mempercepat pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini disampaikan menyusul terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah yang dinilai merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Para wakil rakyat menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi longgar dalam memberikan izin pemanfaatan lahan di kawasan resapan air. Pengawasan ketat terhadap izin industri maupun permukiman yang berada di zona sensitif harus menjadi prioritas utama guna memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Jika perizinan terus diberikan tanpa kajian lingkungan yang mendalam, risiko banjir besar diprediksi akan terus mengancam pemukiman warga setiap tahunnya.

Selain masalah perizinan, langkah rehabilitasi DAS juga menjadi poin krusial yang disorot. Legislator meminta instansi terkait untuk segera melakukan penanaman kembali dan pembenahan di sepanjang aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan atau penyempitan. Upaya ini dianggap sebagai solusi jangka panjang yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar melakukan penanganan darurat saat bencana sudah terjadi.

Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat berkolaborasi lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan di lapangan. Lemahnya koordinasi antarlembaga sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melanggar tata ruang yang ada. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan hukum bagi siapa pun yang terbukti merusak kawasan lindung demi kepentingan komersial.

Melalui dorongan ini, pihak legislatif berharap ada perubahan nyata dalam kebijakan tata kelola lingkungan nasional. Fokus pada pencegahan melalui perbaikan hulu dan pengetatan aturan diharapkan dapat meminimalkan kerugian materil maupun korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi di masa depan.