Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bangsa. Salah satu rencana penggunaan dana tersebut adalah untuk pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KPK mendukung sepenuhnya komitmen Presiden dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. "Salah satu dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), seperti dilansir Antaranews.
Budi menjelaskan bahwa KPK terus berupaya memulihkan keuangan negara melalui penyitaan aset pada tahap awal penyidikan. "Penyitaan aset ini tidak hanya untuk proses pembuktian, tetapi juga menjadi langkah awal yang positif untuk pemulihan aset di masa depan," tambahnya.
Aset yang disita nantinya dapat dilelang jika perkara telah berkekuatan hukum tetap. "Hasil lelang tersebut akan masuk ke kas negara dan menjadi bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," jelas Budi.
Pada 17 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk mengejar para koruptor di Indonesia dan memanfaatkan uang mereka untuk mendukung fasilitas pendidikan, seperti papan interaktif pintar. "Semua uang koruptor akan kami kejar, agar anak-anak kita bisa pintar," tegas Prabowo.
Presiden juga memerintahkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengalokasikan sebagian dari Rp 13 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung untuk investasi beasiswa LPDP. "Sebagian dana mungkin akan kita taruh di LPDP untuk masa depan," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Selain untuk LPDP, Prabowo juga berencana menggunakan uang rampasan koruptor untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini disampaikan saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, setelah diambil negara, saya hemat. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tegas Prabowo.
Dukungan KPK terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam memerangi korupsi. Dengan memanfaatkan uang rampasan koruptor untuk kepentingan bangsa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur di Indonesia, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?
redaktur