Kontroversi Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Sejumlah aktivis dan lembaga hak asasi manusia (HAM) menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan bahwa keputusan ini melenceng dari semangat dan mandat reformasi yang menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Soeharto. "Kami mengecam keras keputusan tersebut," ujar Fadhil saat dihubungi pada Minggu, 9 November 2025.

Fadhil menambahkan bahwa pemberian gelar ini merupakan bukti konkret bahwa rezim yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah menyimpang jauh dari mandat reformasi. "Pemberian gelar pahlawan ini adalah bukti konkret bahwa rezim yang dipimpin Prabowo Subianto saat ini telah melenceng jauh dari mandat dan tuntutan reformasi, yang mengharuskan adanya penyelesaian dugaan pelanggaran berat HAM, korupsi, dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Soeharto dan kroninya," tegas Fadhil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga mengkritik keputusan ini sebagai skandal politik yang menabrak sejumlah aturan yang ada. "Keputusan itu jelas merupakan skandal politik. Pertama, menabrak batas-batas yuridis khususnya TAP MPR No. XI/MPR/1998. TAP MPR produk reformasi itu sekarang menjadi sampah," kata Usman saat dihubungi pada hari yang sama. Usman menilai bahwa pemberian gelar pahlawan ini seakan menormalisasi seluruh kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di era Soeharto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Soeharto akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pemberian gelar tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025. "Ya, masuk, masuk," jawab Prasetyo saat ditanya mengenai Soeharto yang masuk dalam daftar nama penerima gelar Pahlawan Nasional, saat ditemui di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 9 November 2025.

Prasetyo menyebutkan bahwa ada setidaknya 10 nama yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025. "Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya, oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama," ujarnya. Namun, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama lainnya, hanya memastikan bahwa Soeharto termasuk dalam daftar tersebut.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu reaksi beragam dari publik. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terhadap usulan ini. Sikap serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana. Namun, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut, termasuk sejumlah organisasi massa (ormas) Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusi Soeharto dalam membangun bangsa. Namun, bagi yang lain, keputusan ini dinilai melenceng dari semangat reformasi dan menormalisasi pelanggaran HAM di masa lalu. Dengan berbagai pandangan yang ada, proses pemberian gelar ini diharapkan dapat berjalan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kritik dari berbagai pihak.