Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional: Marsinah dan Soeharto dalam Perspektif Sejarah

Pemerintah Indonesia baru saja menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh dengan latar belakang sejarah yang sangat berbeda: Marsinah, seorang buruh perempuan yang menjadi simbol perjuangan hak pekerja, dan Soeharto, mantan presiden yang memimpin rezim Orde Baru—masa ketika Marsinah dibunuh. Keputusan ini menempatkan keduanya sejajar di altar kepahlawanan bangsa, menimbulkan ironi yang mendalam.

Ironi ini terasa ketika negara yang dulu gagal melindungi Marsinah kini memuliakannya; lebih ironis lagi ketika penguasa tertinggi rezim yang menciptakan atmosfer represif itu pun kini disucikan bersama. Bagi sebagian masyarakat, keputusan ini dianggap sebagai upaya menyeimbangkan narasi sejarah; namun bagi banyak pihak lain, keputusan ini menimbulkan luka moral. Marsinah bukan hanya simbol buruh, melainkan korban kekerasan negara yang hingga kini belum tuntas diusut.

Marsinah menghilang pada 5 Mei 1993 setelah memimpin aksi mogok kerja menuntut hak upah layak di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo. Tiga hari kemudian, jenazahnya ditemukan di tepi hutan di Nganjuk dalam kondisi mengenaskan. Sejak itu, Marsinah menjadi ikon moral perjuangan buruh dan hak asasi manusia di Indonesia.

Nama Soeharto identik dengan kekuasaan panjang, pembangunan ekonomi, tetapi juga dengan represi politik dan pembungkaman kebebasan. Dalam masa pemerintahannya, negara mengontrol organisasi buruh, media, dan oposisi demi stabilitas nasional. Ketika kini negara menyematkan keduanya sebagai pahlawan, muncul pertanyaan: apakah kita sedang merayakan rekonsiliasi, atau sedang melupakan luka sejarah?

Ironi adalah ketika kenyataan berbalik dari nilai yang seharusnya dijunjung. Dalam logika etika, hal ini juga kontradiktif. Gelar “pahlawan” secara moral berarti keberanian membela kemanusiaan. Namun ketika pelaku dan korban sejarah disamakan dalam status simbolik, maka makna kepahlawanan menjadi cair—kehilangan substansi etisnya. Nilai “pahlawan” bukan lagi tentang keberanian moral, tetapi tentang jasa pembangunan dan kepentingan simbolik kekuasaan.

Zygmunt Bauman menyebut keadaan ini sebagai moralitas cair—masa ketika batas antara benar dan salah kabur karena logika pragmatis. Dalam masyarakat cair, ingatan kolektif mudah dinegosiasikan. Pahlawan tidak lagi dilihat dari kebenaran moral, melainkan dari nilai gunanya bagi politik hari ini.

Bila memakai kacamata Hegel, sejarah memang bergerak melalui kontradiksi: dari tesis dan antitesis menuju sintesis. Mungkin negara ingin menciptakan “sintesis simbolik”: merangkul semua memori bangsa tanpa membedakan antara luka dan jasa. Namun sintesis tanpa kebenaran bukanlah rekonsiliasi—itu penghapusan moral. Sebab, keadilan hanya lahir dari keberanian menghadapi sejarah apa adanya, bukan dengan menyamarkan pelaku dan korban di altar yang sama.

Setiap bangsa memerlukan ingatan bersama, tetapi cara mengingat menentukan arah moral bangsa itu sendiri. Jika negara hanya ingin “menyenangkan semua pihak” tanpa keberanian menghadirkan kebenaran, maka sejarah menjadi arena kompromi moral. Padahal Marsinah tidak pernah menuntut penghargaan. Yang ia butuhkan adalah keadilan: siapa yang membunuhnya, mengapa ia disiksa, dan mengapa hukum gagal menegakkannya.

Kepahlawanan seharusnya lahir dari keberanian menegakkan nilai kemanusiaan, bukan sekadar dari posisi kekuasaan atau keberhasilan pembangunan. Ketika negara menyamakan penguasa represif dan korban penindasan sebagai “pahlawan”, kita perlu bertanya: apakah “pahlawan” kini berarti keberanian moral, atau sekadar tanda jasa politik?

Negara boleh memberi gelar, tetapi sejarah dan nurani rakyatlah yang menentukan siapa sesungguhnya pahlawan. Ketika korban dan penguasa disucikan bersama, bangsa ini dihadapkan pada cermin moral: Apakah kita bangsa yang berani mengingat, atau bangsa yang memilih lupa demi kenyamanan? Ironi sejarah ini semestinya menjadi ajakan untuk berpikir ulang: bahwa penghargaan tertinggi kepada para pahlawan bukanlah medali, melainkan keberanian menjaga kebenaran. Dan tugas itu kini ada di tangan kita semua — warga yang tidak ingin nuraninya ikut cair bersama sejarah yang dikaburkan.