DPR Restui Anggaran Makan Bergizi Gratis dengan Catatan Perbaikan Tata Kelola

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi memberikan persetujuan terhadap alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski lampu hijau telah diberikan, para wakil rakyat menekankan pentingnya evaluasi mendalam dan pembenahan pada aspek tata kelola agar implementasi program ini tepat sasaran dan efisien. Said Abdullah, selaku pimpinan di badan anggaran legislatif, menyatakan bahwa program ini memiliki urgensi besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia juga memberikan catatan kritis agar mekanisme penyaluran dan pengawasan di lapangan diperketat. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi pemborosan anggaran serta memastikan kualitas nutrisi yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan standar yang dijanjikan. Pihak legislatif menyoroti bahwa keterlibatan berbagai instansi dalam pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi yang sangat kuat. Tanpa sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, program berskala nasional dengan dana besar ini dikhawatirkan akan menghadapi kendala administratif yang dapat menghambat distribusi. Dukungan anggaran ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menangani persoalan gizi di tanah air. DPR berjanji akan terus melakukan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.