Anggota DPR Tidak Lagi Mendapat Rumah Dinas, Diganti Tunjangan Rp 50 Juta per Bulan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 kini tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti legislator pada periode sebelumnya. Sebagai gantinya, setiap anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, yang secara otomatis meningkatkan pendapatan bulanan mereka. Perubahan ini merupakan kelanjutan dari isu kenaikan penghasilan anggota DPR yang sebenarnya telah mencuat sejak tahun lalu. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra, sebelumnya menegaskan bahwa fasilitas rumah dinas dari negara tidak lagi diberikan kepada anggota DPR.

Pengalihan rumah dinas menjadi tunjangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Selama ini, beberapa rumah dinas tidak ditempati atau pemanfaatannya dianggap kurang optimal, sehingga kebijakan baru diharapkan lebih tepat sasaran. Anggota DPR kini memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat tinggal sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing, yang juga diharapkan mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja mereka.

Dengan tunjangan rumah ini, anggota DPR dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab legislatif tanpa terganggu masalah akomodasi. Selain itu, tunjangan tersebut juga dapat mendukung kebutuhan operasional lain yang terkait dengan pekerjaan mereka sebagai wakil rakyat.

Meski kebijakan ini dianggap sebagai langkah efisiensi, publik memberikan beragam tanggapan. Sebagian menilai jumlah tunjangan Rp 50 juta per bulan cukup besar, sementara sebagian lain mempertanyakan kesetaraan dan keadilan dibandingkan kondisi masyarakat umum. Pemerintah dan DPR diharapkan terus mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan tujuan awal, yakni efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja anggota dewan, tercapai secara optimal.