15 Isu Hak Asasi Manusia yang Harus Diperhatikan Pemerintahan Presiden Prabowo

Maneger Nasution, mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyoroti 15 isu hak asasi manusia (HAM) yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Maneger, perhatian terhadap isu-isu ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Isu pertama yang diangkat oleh Maneger adalah penurunan indeks demokrasi Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh terbatasnya ruang kebebasan sipil. Ia menekankan pentingnya pemerintahan Prabowo untuk menjamin kebebasan sipil tidak dibatasi. "Pemerintahan harus memastikan bahwa tidak ada pengekangan terhadap kebebasan sipil," tegasnya.

Maneger juga menekankan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo harus tetap sejalan dengan prinsip HAM. "Investasi dan infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa agar tidak berdampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lainnya," ujarnya.

Pelanggaran HAM berat di masa lalu juga menjadi perhatian utama. Maneger menilai bahwa isu ini sering kali dijadikan alat politik dalam setiap pemilu karena tidak pernah diselesaikan. Ia mendesak agar pemerintahan Prabowo serius dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

Maneger juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi. Ia mendorong agar masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperhatikan dengan merevisi UU KPK serta mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selain itu, ia meminta agar lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas diperkuat. "Pemerintahan Prabowo harus berkomitmen agar berbagai lembaga HAM tidak dilemahkan," katanya.

Maneger juga menekankan perlunya peningkatan indeks HAM, yang pada tahun 2023 hanya mencapai skor rata-rata 3,2, turun 0,1 dari tahun sebelumnya. Ia menyoroti pentingnya menunaikan janji kepada masyarakat adat, terutama terkait hak atas tanah yang mengalami penurunan skor.

Prabowo juga didesak untuk mempercepat adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Maneger menekankan pentingnya Prabowo mencetak legacy di bidang HAM, termasuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM.

"Presiden Prabowo harus menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia," tutur Maneger.

Maneger juga meminta Prabowo untuk memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM. Hal ini penting sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses, terutama hak atas tanah, untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM di sektor bisnis.

Prabowo juga harus memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan menjamin semua entitas warga negara memperoleh kesejahteraan tanpa diskriminasi. "Presiden Prabowo harus mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif dalam menangani intoleransi, radikalisme, dan terorisme," kata Maneger.

Maneger mendorong Prabowo untuk mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang berkontribusi pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI.

Dengan memperhatikan 15 isu HAM ini, diharapkan pemerintahan Presiden Prabowo dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.