Saksi Paslon 3 Tolak Tanda Tangan Hasil Rekapitulasi Pilgub Jatim 2024, Siap Ajukan Gugatan ke MK

SURABAYA - Dalam sebuah langkah yang mengguncang panggung politik Jawa Timur, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menolak menandatangani berita acara penetapan hasil rekapitulasi Pilgub Jatim 2024. Mereka berencana mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk protes terhadap hasil yang dianggap tidak wajar.

Abdul Aziz, saksi dari pihak Risma-Gus Hans, menyampaikan penolakan ini setelah mendengarkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 pada Senin (9/12) malam. "Kami saksi dari Paslon 3 Bu Risma dan Gus Hans memiliki catatan kritis terakhir pada malam ini, vox populi vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan," tegas Aziz.

Aziz menekankan pentingnya menghargai suara rakyat sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Dia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas demi kemajuan demokrasi. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat provinsi, Aziz memaparkan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan.

Aziz mengungkapkan beberapa anomali yang mencolok dalam Pilgub Jatim 2024. Pertama, jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai lebih dari 90 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan mencapai 100 persen di 2.780 TPS di 26 kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan selisih suara yang signifikan antara paslon 2 dan paslon 3, terutama di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan.

Kedua, jumlah pemilih Risma-Gus Hans di TPS yang sangat rendah, bahkan mencapai 0 suara di 3.900 TPS di 31 kabupaten/kota. Selisih suara terbesar terjadi di Sumenep, Sampang, dan Bondowoso.

Ketiga, jumlah pemilih di Pilgub lebih besar daripada jumlah pemilih Pilbup atau Pilwalkot, dengan selisih yang melebihi DPTB di 164 TPS di 34 kabupaten/kota. Selisih suara terbesar ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri.

Keempat, terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan di sembilan kabupaten/kota. Selisih suara terbesar ada di Surabaya, Sampang, dan Bangkalan.

Terakhir, ditemukan form C1 hasil di beberapa TPS yang dicoret untuk perolehan paslon 1 dan paslon 3, menjadi 0 suara, sementara perolehan paslon 2 meningkat hingga 200-500 suara.

Dengan berbagai anomali tersebut, Aziz menyatakan bahwa pihak Risma-Gus Hans akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK. "Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan Pilkada Jatim yang patut diduga ada upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM. Serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Penolakan untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi atau form D hasil ini juga telah dituangkan dalam form kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Aziz menambahkan, "Tak lupa karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Antikorupsi sedunia dan salam antikorupsi."

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur secara resmi menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, sebagai pemenang dalam perolehan suara Pilgub Jatim 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara yang berlangsung dari Minggu (8/12) hingga Senin (9/12) malam di Hotel DoubleTree Surabaya, pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, memperoleh 1.797.332 suara sah. Pasangan nomor urut 2, Khofifah-Emil, meraih 12.192.165 suara, sementara pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, mendapatkan 6.743.095 suara.

Dengan adanya penolakan dan rencana gugatan dari pihak Risma-Gus Hans, Pilgub Jatim 2024 memasuki babak baru yang akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK nantinya akan menjadi penentu akhir dari sengketa ini, sementara masyarakat Jawa Timur menantikan hasil yang adil dan transparan.