Resesi Selandia Baru: Dampak dan Tanggapan Pemerintah

Berita mengenai resesi yang melanda Selandia Baru menjadi salah satu topik terpopuler di CNBC Indonesia pada Desember 2024. Negara tetangga Indonesia ini mengalami resesi pada kuartal ketiga (Q3) 2024, seperti diumumkan pada 19 Desember. Penurunan ekonomi yang tak terduga ini menyebabkan mata uang Selandia Baru melemah dan memicu perdebatan sengit antara pemerintah dan oposisi.

Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut atau lebih. Data resmi menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Selandia Baru turun sebesar 1,0% pada periode Juli-September dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Sebelumnya, analis memperkirakan kontraksi hanya sebesar 0,2%. Ini menandai kontraksi kuartalan kedua berturut-turut setelah penurunan 1,1% pada kuartal kedua (Q2) 2024.

Menurut laporan ekonomi dari Kiwibank yang dikutip oleh AFP, penurunan aktivitas ekonomi sebesar 1% dianggap sangat signifikan dan lebih lemah dari yang diperkirakan. Pelemahan ini menyebar ke sebagian besar sektor industri. Namun, penurunan ini sebagian diimbangi oleh revisi statistik pertumbuhan yang lebih tinggi di awal tahun.

Tanpa memperhitungkan penurunan selama pandemi Covid-19, ekonomi Selandia Baru mencatat periode enam bulan terlemah sejak 1991. Diperkirakan pelemahan ini mungkin berlanjut hingga kuartal terakhir (Q4) 2024. Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa pemotongan suku bunga sebesar satu persen selama kuartal tersebut dapat memberikan kelegaan di masa mendatang.

Menteri Keuangan Selandia Baru, Nicola Willis, menyatakan bahwa ekonomi telah berkontraksi selama delapan kuartal berdasarkan basis per kapita. Penurunan ini mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap perekonomian. Ia menuduh Bank Sentral merekayasa resesi yang menghambat pertumbuhan. Namun, Willis optimis bahwa ekonomi akan membaik pada kuartal berikutnya dan tumbuh lebih kuat pada tahun 2025.

Di sisi lain, Partai Buruh yang beroposisi menuduh bahwa resesi ini adalah akibat dari kebijakan menteri keuangan. Mereka menyalahkan pemotongan dan penghematan pemerintah yang memicu resesi. "Tidak ada akuntansi kreatif yang dapat dilakukan Nicola untuk membuat angka PDB ini lebih baik," ujar pihak oposisi.

Mengutip Trading Economic, penurunan besar pada kuartal Juni dan September adalah yang terbesar sejak akhir 2021, saat puncak pandemi dan karantina wilayah. Tekanan penurunan utama berasal dari sektor manufaktur (-2,6% vs +1,3% pada Q2), layanan bisnis (-1,5% vs -0,7% pada Q2), dan konstruksi (-2,8% vs -1,6% pada Q2). Namun, ada kontribusi positif dari sektor layanan penyewaan, perekrutan, dan real estat (+1,0% vs -0,1% pada Q2) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (+1,4% vs +0,3% pada Q2).

Selandia Baru dikenal sebagai negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menyaingi beberapa negara di Eropa Selatan. Negara ini juga menempati posisi ketiga dalam Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya.

Resesi yang melanda Selandia Baru menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakatnya. Dengan berbagai sektor yang terkena dampak, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan ekonomi. Sementara itu, perdebatan politik antara pemerintah dan oposisi menunjukkan dinamika yang kompleks dalam menangani krisis ekonomi ini. Harapan akan pemulihan ekonomi pada tahun 2025 menjadi titik terang di tengah ketidakpastian saat ini.