World News

Pertemuan Dewan Keamanan PBB Bahas Serangan Israel di Jalur Gaza

Serangan Israel di Jalur Gaza dimulai setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Operasi ini dilakukan untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948. Israel mengklaim bahwa ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

Dengan situasi yang semakin memburuk, perhatian internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza semakin meningkat. Diperlukan upaya diplomatik dan kemanusiaan yang lebih besar untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan manusiawi bagi konflik ini.**

Pada malam Jumat, 3 Januari 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan krusial untuk membahas serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza. Pertemuan ini diinisiasi oleh Algeria, yang saat ini memegang posisi presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Keamanan PBB mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Tepi Barat dan Gaza, serta Dr. Tania Haj Hassan dari Masyarakat Bantuan Medis Palestina. Kesaksian ini memberikan gambaran mendalam mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza.

Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa bencana hak asasi manusia di Gaza terus berlanjut di hadapan mata dunia. "Metode peperangan Israel telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang dan meluasnya pengungsian serta kehancuran, yang menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kepatuhan terhadap hukum internasional," ujar Türk dalam pertemuan tersebut.

Türk merujuk pada laporan terbaru yang dikeluarkan oleh kantornya, yang mencakup periode dari 7 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024. Laporan ini mendokumentasikan pola serangan terhadap rumah sakit di Gaza, yang dimulai dengan serangan udara Israel, diikuti oleh serangan darat dan penahanan beberapa pasien serta karyawan rumah sakit. Kondisi ini membuat rumah sakit tidak terlindungi dan mengganggu layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa karyawan dan pasien terpaksa meninggalkan rumah sakit, sementara Israel menahan sejumlah orang, termasuk direktur umum rumah sakit. "Kegagalan untuk menghormati prinsip-prinsip ini merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional," tegas Türk. Ia menambahkan bahwa serangan terhadap rumah sakit dan tempat perawatan orang sakit dan terluka, yang bukan merupakan sasaran militer, adalah kejahatan perang.

Rick Pepperkorn, perwakilan WHO di wilayah pendudukan Palestina, melaporkan bahwa hanya 16 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi sebagian. Dengan kapasitas tempat tidur hanya 1.822, jumlah ini jauh dari cukup untuk menangani krisis kesehatan yang besar di Jalur Gaza. Lebih dari 12.000 pasien membutuhkan perawatan darurat dan harus dipindahkan keluar dari Gaza.

Pepperkorn juga mencatat bahwa WHO menghadapi hambatan dalam menyediakan pasokan medis dan mengevakuasi pasien akibat serangan Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza. Jika laju evakuasi medis tidak meningkat, diperlukan waktu 5-10 tahun untuk mengevakuasi semua pasien, termasuk ribuan anak-anak.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah kematian warga Palestina telah meningkat menjadi lebih dari 45.658 jiwa, dengan 108.583 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023 hingga 3 Januari 2025. Di sisi lain, terdapat 1.147 kematian di wilayah Israel, sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu Agency.