Eksekusi di Penjara Angenga: Polemik Hukuman Mati di Kongo

Di penjara Angenga, yang terletak di barat laut Kongo, telah terjadi eksekusi terhadap pria berusia 18 hingga 35 tahun yang diduga sebagai perampok bersenjata dan "bandit kota," yang dikenal secara lokal sebagai Kulunas. Sebanyak 45 orang dieksekusi pada akhir Desember, dan 57 lainnya dalam 48 jam terakhir.

Sebanyak 70 tahanan baru dari Kinshasa baru-baru ini tiba di penjara Angenga. Namun, pemerintah belum mengungkapkan status mereka. Mutamba, seorang pejabat terkait, mengonfirmasi bahwa "kelompok ketiga akan dieksekusi, sehingga dua kelompok pertama telah menjalani hukuman mati."

Aktivis hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran mereka terkait eksekusi ini. Espoir Muhinuka memperingatkan potensi terjadinya pembunuhan di luar hukum dan menekankan pentingnya mematuhi proses peradilan. "Situasi di DRC kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Perang melawan geng kota harus sejalan dengan upaya memerangi kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial, yang sering menjadi faktor penyebab kejahatan," ujarnya.

Hukuman mati di Kongo telah menjadi isu kontroversial. Meskipun dihapuskan pada tahun 1981, hukuman ini dihidupkan kembali pada tahun 2006. Eksekusi sipil terakhir yang diketahui terjadi pada tahun 2003. Pada Maret 2024, pemerintah mengumumkan dimulainya kembali eksekusi, yang awalnya ditujukan untuk personel militer yang dituduh melakukan pengkhianatan.

Awal tahun ini, beberapa personel militer dijatuhi hukuman mati karena desersi di medan perang, termasuk delapan tentara pada bulan Mei dan 25 pada bulan Juli. Namun, dilaporkan bahwa tidak ada dari hukuman ini yang telah dilaksanakan.

Situasi di Kongo menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dengan eksekusi yang terus berlanjut, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari tindakan ini, serta mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan kriminalitas di negara tersebut.