Pengumuman Kejaksaan Agung: Lima Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi PT Timah

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kejaksaan Agung pada Kamis, 2 Januari 2025, diumumkan penetapan lima tersangka baru terkait kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Persero) Tbk. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola yang dihadiri oleh pejabat tinggi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, "Ada lima korporasi yang akan kami jadikan tersangka dan akan kami umumkan perkaranya." Kelima korporasi tersebut adalah PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SB, dan CV VIP. Selain itu, Jaksa Agung juga menyebutkan adanya dua korporasi lainnya yang terlibat dalam tindak pencucian uang, yaitu PT AL dan PT MRM.

Jaksa Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa kerugian negara akibat kerusakan lingkungan akan dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Ia merinci besaran kerugian yang harus ditanggung oleh setiap perusahaan, yaitu PT RBT sebesar Rp 38 triliun, PT SB Rp 23,6 triliun, PT SIP Rp 24,1 triliun, PT TIN Rp 23,6 triliun, dan CV VIP Rp 24 triliun. Total kerugian mencapai sekitar Rp 152 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 271 triliun yang telah diputuskan oleh hakim masih dalam proses perhitungan oleh BPKP untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Kasus korupsi dalam IUP PT Timah (Persero) Tbk ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 310,6 triliun. Kasus ini juga menyeret nama Harvey Moeis, suami dari selebriti Sandra Dewi. Febrie menjelaskan bahwa ada tiga klaster perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut. Pertama, adanya kerja sama sewa alat atau smelter antara pihak swasta dengan PT Timah. Kedua, transaksi penjualan yang dilakukan oleh pihak swasta dari PT Timah. Ketiga, kerugian limbah hidup akibat kerusakan ekosistem yang menjadi perhatian publik.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini dan menyampaikan perkembangan kepada publik. Dengan penetapan tersangka baru ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor pertambangan.