
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memberikan pandangannya terkait rencana Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) yang ingin mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Demul, melalui DPRD Jabar. Isu ini menimbulkan perdebatan di kalangan politikus dan masyarakat, khususnya terkait kebijakan yang dikeluarkan Demul.
Ono Surono menjelaskan bahwa larangan studi tur yang diatur dalam Surat Edaran adalah bagian dari kewenangan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut Ono, Surat Edaran itu dikeluarkan dengan pertimbangan agar tidak memberatkan orang tua siswa secara finansial.
Meski bertujuan meringankan beban siswa, kebijakan ini berdampak pada sektor pariwisata. Ono mengingatkan bahwa para pekerja di sektor pariwisata bisa terdampak secara ekonomi karena tur dan kegiatan terkait menjadi terbatas, sehingga perputaran ekonomi di sektor tersebut ikut menurun.
Ono Surono menekankan pentingnya menyeimbangkan kebijakan publik dengan dampak ekonomi yang timbul. Ia mengajak semua pihak untuk melihat persoalan secara objektif dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait pemakzulan. Dengan begitu, proses politik dapat berjalan transparan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi lokal.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?