Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT ASDP Dihukum 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Skandal ini menyeret sejumlah nama, termasuk mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan penyimpangan dalam proses impor gula yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tindakan ini menyebabkan kerugian signifikan terhadap keuangan negara, sehingga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan beragam bukti kuat, seperti dokumen transaksi, komunikasi internal, serta kesaksian dari berbagai pihak, yang menunjukkan keterlibatan Charles dalam proses impor yang melanggar aturan. Ia dinilai telah melakukan kolusi dalam pemberian izin importasi bersama dengan pihak-pihak lain, termasuk Tom Lembong yang namanya disebut dalam perkara ini.

Majelis hakim menyatakan bahwa Charles Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta diwajibkan membayar denda. Dalam amar putusannya, hakim menekankan pentingnya hukuman ini sebagai bentuk peringatan keras terhadap pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

Putusan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah tegas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Namun, terdapat pula suara kritis yang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan belum sebanding dengan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat praktik korupsi tersebut.

Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Charles Sitorus menjadi salah satu contoh penting dalam upaya penegakan hukum di sektor pangan dan perdagangan. Putusan ini diharapkan menjadi titik balik bagi transparansi pengelolaan impor bahan pokok serta memperkuat komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia.