KPK Periksa Notaris dan Pengelola Kebun Sawit dalam Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris Mahkamah Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman. Dalam pengembangan terbaru, KPK memanggil dua saksi penting yang diduga mengetahui alur keuangan mencurigakan dalam kasus ini.

Salah satu saksi yang dipanggil adalah Musa Daulae, seorang notaris. Peran notaris dalam proses transaksi hukum dan administrasi menjadi krusial dalam penelusuran jejak aliran dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. KPK tengah mendalami apakah notaris tersebut turut serta dalam proses legalisasi atau pembuatan dokumen yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana.

Selain notaris, KPK juga memanggil Maskur Halomoan Daulay yang diketahui berprofesi sebagai wiraswasta sekaligus pengelola kebun sawit. Ia diduga terlibat dalam pengelolaan aset atau perusahaan yang digunakan untuk menampung maupun mengelola dana hasil korupsi. Penyidik KPK berfokus untuk menelusuri kemungkinan pemanfaatan kebun sawit sebagai media pencucian uang.

KPK menyatakan bahwa pemanggilan dua saksi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengungkap jaringan dan aliran dana dalam kasus TPPU yang menjerat Nurhadi. Lembaga antirasuah ini juga terus melakukan penelusuran aset, pemeriksaan transaksi keuangan, serta analisis forensik terhadap dokumen yang disita dari berbagai pihak.

Perkara ini kembali mendapat sorotan luas dari masyarakat yang berharap agar KPK menuntaskan proses hukum secara transparan dan tuntas. KPK sendiri menegaskan komitmennya untuk bertindak profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi dalam mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Pemanggilan terhadap Musa Daulae dan Maskur Halomoan Daulay menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar praktik pencucian uang yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui penyidikan mendalam dan pemanggilan saksi kunci, KPK diharapkan mampu mengungkap keseluruhan struktur kejahatan dan membawa seluruh pihak yang terlibat ke meja hijau. Masyarakat pun menanti hasil kerja KPK sebagai bagian dari harapan terhadap penegakan hukum yang tegas dan adil.