KPK Periksa Eks Bendahara AMPHURI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 2025, KPK memeriksa mantan bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) terkait dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan kuota haji yang menyangkut kepentingan umat Muslim di Indonesia.

Kasus ini bermula dari laporan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji. Dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah pihak yang diduga memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. KPK, sebagai lembaga yang berkomitmen memberantas korupsi, segera mengambil tindakan dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk mantan bendahara AMPHURI.

Mantan bendahara AMPHURI diduga memiliki peran penting dalam kasus ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, ia diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji yang tidak sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh mengenai modus operandi yang digunakan dalam kasus korupsi ini.

Kasus korupsi kuota haji ini berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara haji. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil. "Kami ingin keadilan ditegakkan dan pelaku korupsi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar seorang warga yang mengikuti perkembangan kasus ini.

KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Selain memeriksa mantan bendahara AMPHURI, KPK juga berencana memanggil saksi-saksi lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus ini. "Kami akan terus menggali informasi dan bukti-bukti untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban," tegas seorang juru bicara KPK.

Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan haji. Diharapkan, dengan adanya penegakan hukum yang tegas, pengelolaan kuota haji di masa depan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. "Kami ingin memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar tanpa adanya penyalahgunaan wewenang," kata seorang tokoh agama.

Pemeriksaan mantan bendahara AMPHURI oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji menandai langkah penting dalam upaya menciptakan pengelolaan haji yang lebih baik dan transparan. Dengan penegakan hukum yang tegas dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi awal dari pengelolaan haji yang lebih berkeadilan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan haji yang bersih dan terpercaya.