Kontroversi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal: Klarifikasi dan Permohonan Maaf

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan publik setelah tindakannya dalam Forum Konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung menuai kritik dari warganet. Dalam forum tersebut, Cucun memotong penjelasan seorang peserta dan menyebutnya "arogan". Selain itu, Cucun juga menyinggung wewenangnya sebagai pimpinan DPR yang dapat mengubah aturan terkait tugas ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cuplikan video tindakan Cucun tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, membuat politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi pusat perhatian. Banyak warganet yang menilai sikap Cucun tidak pantas, terutama ketika menyebut peserta forum sebagai sosok yang arogan.

Tidak lama setelah video tersebut viral, Cucun menyampaikan permohonan maafnya. Ia memberikan klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (17/11/2025). "Saya sudah sampaikan permintaan maaf di media sosial saya. Bahkan, semalam kita diskusi sama Ketua Persagi. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini," ujar Cucun.

Polemik ini bermula dari pernyataan seorang peserta forum yang menyoroti kesulitan BGN dalam merekrut ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG. Peserta tersebut mengusulkan agar istilah "ahli gizi" tidak digunakan jika petugas yang direkrut bukan berlatar belakang pendidikan gizi. Ia menyarankan penggunaan istilah tenaga QA/QC atau pengawas produksi dan kualitas.

Saat peserta hendak melanjutkan penjelasan, Cucun memotong dan menilai penjelasan tersebut terlalu panjang. Dari sinilah muncul pernyataan kontroversial Cucun yang menyebut peserta sebagai sosok arogan. "Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya," tegas Cucun.

Menurut Cucun, polemik ini sebenarnya berkaitan dengan isu kelangkaan tenaga ahli gizi dan profesi lain yang dibutuhkan dalam program MBG. Dalam sejumlah rapat di Komisi IX DPR RI, pemerintah dan DPR mendalami opsi untuk mengatasi kebutuhan petugas, salah satunya dengan meninjau nomenklatur profesi.

Cucun menjelaskan bahwa terdapat usulan teknis dari lapangan agar istilah "ahli gizi" diganti dengan istilah lain, seperti quality control atau pengawas makanan bergizi, untuk mempermudah proses rekrutmen. "Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain," ujar Cucun.

Melalui pernyataan tertulis di akun Instagram @Cucun_Center, Cucun menegaskan bahwa ia tidak bermaksud merendahkan profesi ahli gizi. "Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi," kata Cucun.

Ia juga menegaskan bahwa wacana perubahan nomenklatur dari ahli gizi menjadi quality control atau pengawas makanan bergizi masih dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan yang diambil pemerintah maupun DPR. "Usulan perubahan dari 'ahli gizi' menjadi 'quality control' atau 'pengawas makanan bergizi' masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan," jelasnya.

Pernyataan Cucun yang menyebut tenaga pengganti ahli gizi dapat berasal dari lulusan SMA yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan memicu reaksi keras. Banyak yang menilai pernyataan tersebut meremehkan keahlian dan pendidikan profesi ahli gizi yang membutuhkan kompetensi spesifik.

Dalam pernyataan penutupnya, Cucun menyampaikan apresiasi atas perhatian publik dan menegaskan bahwa setiap masukan terkait kebijakan gizi akan dipertimbangkan secara matang di DPR. "Setiap aspirasi yang disampaikan sangat berarti bagi penguatan program Presiden RI Prabowo yang begitu luar biasa dalam mempersiapkan masa depan dan kualitas generasi penerus bangsa," tutup Cucun.