Kekhawatiran Terganggunya Layanan Publik di Tengah Rencana ASN Jadi Komponen Cadangan

Rencana pemerintah untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program Komponen Cadangan (Komcad) memicu diskusi mengenai dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. Program ini mewajibkan ASN yang terpilih untuk menjalani pelatihan militer selama kurun waktu tertentu, yang berarti mereka harus meninggalkan tugas administratifnya sementara waktu. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana instansi pemerintah akan menyiasati kekosongan posisi saat pegawainya sedang mengikuti pendidikan pertahanan negara. Kekhawatiran utama terletak pada potensi terhambatnya proses birokrasi dan layanan langsung kepada masyarakat jika distribusi beban kerja tidak dikelola dengan matang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menekankan bahwa keikutsertaan ASN dalam Komcad adalah bagian dari upaya penguatan pertahanan nasional dan pembentukan karakter disiplin. Untuk menjaga agar fungsi pelayanan tetap berjalan normal, setiap instansi diharapkan telah menyiapkan skema mitigasi, seperti penunjukan pelaksana tugas atau pembagian tanggung jawab kepada pegawai lain yang tidak sedang bertugas di lapangan. Selain itu, proses seleksi ASN untuk menjadi anggota Komcad dipastikan tidak akan dilakukan secara massal dalam satu waktu yang bersamaan di satu unit kerja. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa roda pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah tetap beroperasi tanpa kendala berarti bagi kepentingan warga.