DPR Desak Kemensos Hentikan Bansos bagi Penerima yang Terlibat Judi Online

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera menindaklanjuti temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh ratusan ribu penerima. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 571.410 penerima bansos tercatat terindikasi bermain judi online. Maman menilai hal ini sebagai bentuk penyimpangan serius yang harus segera dihentikan.

Maman menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bukan malah dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti judi daring. Ia meminta Kemensos untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan segera mencoret nama-nama penerima yang terbukti menyalahgunakan bantuan tersebut.

Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Sosial menyatakan akan memperketat verifikasi dan validasi data penerima bansos. Upaya ini dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kemensos juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait guna menelusuri aliran dana yang digunakan untuk judi online.

Dorongan ini memperkuat urgensi digitalisasi dan integrasi data dalam sistem penyaluran bantuan. Penggunaan teknologi seperti pemantauan transaksi digital dan sistem pelaporan akan membantu Kemensos mengidentifikasi perilaku penyimpangan dengan lebih cepat dan akurat.

Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan sosial dan psikologis penerimanya. DPR mendorong Kemensos untuk turut menyertakan edukasi dan sosialisasi dalam setiap program bansos, agar penerima bantuan memahami pentingnya penggunaan dana secara bijak dan bertanggung jawab.

Desakan dari DPR menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah perlu lebih tegas dalam memastikan program bansos tidak disalahgunakan. Dengan pengawasan ketat, evaluasi berkala, serta pendekatan edukatif, diharapkan bansos benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin dan tidak menjadi celah bagi aktivitas yang merugikan negara dan rakyat.