Trump Pecat Pejabat Departemen Kehakiman yang Menyelidiki Kasusnya

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah membuat langkah yang mengundang kontroversi dengan memecat sejumlah pejabat Departemen Kehakiman yang terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus yang menjeratnya. Hingga saat ini, identitas para pejabat yang diberhentikan tersebut masih belum jelas.

Trump menghadapi berbagai kasus hukum, salah satunya adalah tuduhan memalsukan laporan keuangan terkait pemberian uang suap atau duit tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa selama kampanye Pilpres AS 2016. Pada pertengahan Januari 2025, Trump dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut, hanya beberapa hari sebelum pelantikannya sebagai presiden ke-47 AS. Namun, hakim tidak menjatuhkan hukuman, termasuk denda, terhadapnya.

Penjabat Jaksa Agung AS, James McHenry, mengirimkan surat kepada beberapa pejabat yang diberhentikan, mengungkapkan bahwa mereka memainkan peran penting dalam menuntut Presiden Trump. Pemecatan ini dilakukan karena mereka dianggap tidak memiliki loyalitas yang diperlukan untuk melaksanakan agenda pemerintahan Trump. "Fungsi pemerintahan yang tepat sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan atasan kepada bawahan mereka. Mengingat peran penting Anda dalam menuntut Presiden, saya tidak percaya bahwa pimpinan Departemen bisa memercayai Anda dalam membantu melaksanakan agenda Presiden dengan setia," tulis McHenry dalam surat tersebut, sebagaimana dilaporkan CNN, Selasa (28/1/2025).

McHenry juga mengutip dasar hukum pemecatan para pejabat tersebut, yakni Pasal II Konstitusi serta beberapa aturan lainnya. "Tugas Anda di Departemen Kehakiman dengan ini dihentikan dan Anda dikeluarkan dari layanan federal secara efektif segera," demikian bunyi surat tersebut.

Selain tuduhan suap, Trump juga menghadapi dakwaan menghasut kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Kerusuhan ini bertujuan untuk menggagalkan pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020. Trump juga dituduh menyembunyikan dokumen rahasia negara di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

Pemecatan sejumlah pejabat Departemen Kehakiman oleh Trump menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan mantan presiden tersebut. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan independensi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Dengan berbagai kasus hukum yang masih membayangi, masa depan politik Trump tampaknya akan terus menjadi sorotan publik dan media internasional.