Program Pendidikan Karakter Militer di Jawa Barat: Kontroversi dan Tantangan

VOXINDONESIA.COM - Di tengah berbagai suara penolakan, program pendidikan karakter ala militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah resmi dimulai di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025). Program ini melibatkan 39 pelajar SMP yang dianggap "sulit diatur" oleh sekolah dan keluarga mereka. Para pelajar ini dikirim untuk menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta. Sementara itu, 30 pelajar lainnya yang dianggap nakal di Bandung mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pendidikan militer ini, yang melibatkan TNI dan Polri, bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, terutama mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. "Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," ujar Dedi pada 27 April 2025 lalu.

Menurut Dedi, banyak orangtua yang merasa sedih karena anak-anak mereka terlibat dalam pergaulan negatif, seperti bergabung dengan geng motor, tawuran, atau bahkan mengonsumsi obat terlarang. Diharapkan, pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. "Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan," tambah Dedi.

Namun, program ini tidak luput dari kritik. Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai bahwa pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal dapat memberikan stigma negatif bagi mereka, yang justru dapat memperparah kondisi psikologis, bukan memberikan efek jera. "Begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap. Relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan," kata Doni kepada Kompas.com, Jumat.

Doni juga mengkritik asumsi yang digunakan dalam program ini, yaitu bahwa anak-anak tersebut sudah tidak bisa dibina oleh orang tua atau sekolah, sehingga diserahkan ke militer. Menurutnya, pihak sekolah dan orangtua seharusnya ikut berperan dalam mendidik anak-anak mereka, bukan malah lepas tangan dan mengirim mereka ke barak. "Itu pendekatan pendidikan yang keliru. Kalau anak melakukan tindak kriminal, itu ranah hukum. Tapi kalau hanya membolos, malas, atau membuat onar, itu masih ranah pendidikan," tegas Doni.

Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Retno Listyarti, juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mengirim pelajar ke barak. Menurut Retno, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan, tanpa memutus status mereka sebagai siswa, menimbulkan persoalan serius. Sebab, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah.

"Memasukkan anak-anak 'nakal' ke barak, peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12?" tanya Retno.

Retno juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus.

Program pendidikan karakter ala militer ini menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan, baik dari segi pelaksanaan maupun dampak psikologis bagi anak-anak yang terlibat. Meskipun bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara, program ini harus dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam hal dasar hukum dan dampak jangka panjang bagi para siswa. Diharapkan, semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik dalam mendidik generasi muda Indonesia.