Program Makan Bergizi Gratis dan Tantangan Peran Oposisi PDI-P yang Kian Meredup

Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan tajam, bukan hanya karena dampak sosialnya, tetapi juga sebagai cermin dari dinamika politik di parlemen. Program unggulan pemerintah ini dianggap menjadi ujian bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyeimbang atau oposisi yang seharusnya kritis terhadap setiap langkah eksekutif.

Kritik yang muncul menilai bahwa "peluit" oposisi yang ditiup oleh PDI-P terdengar semakin lemah dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis, termasuk MBG. Meskipun terdapat berbagai catatan krusial mengenai sumber pendanaan, distribusi, hingga efektivitas program di lapangan, suara kritis dari partai berlambang banteng tersebut dianggap belum cukup lantang untuk memberikan tekanan yang berarti bagi pemerintah.

Lemahnya sikap kritis ini diduga berkaitan dengan posisi dilematis PDI-P dalam peta koalisi dan kepentingan politik jangka panjang. Ketidaktegasan dalam mengambil jarak dengan kebijakan penguasa dikhawatirkan akan mengaburkan fungsi kontrol legislatif yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi. Tanpa pengawasan yang ketat, program sebesar Makan Bergizi Gratis berisiko berjalan tanpa evaluasi yang objektif.

Situasi ini memicu diskusi mengenai pentingnya kehadiran oposisi yang tangguh agar setiap program negara tetap berada pada koridor transparansi dan akuntabilitas. Publik kini menanti apakah PDI-P akan kembali memperkuat fungsi pengawasannya atau justru semakin melunak seiring dengan berjalannya transisi kekuasaan dan dinamika politik yang terus berkembang di tingkat nasional.