Pratikno Turun Tangan Atasi Masalah SPP di Medan: Solusi untuk Pendidikan yang Lebih Adil

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, bergerak cepat mencari solusi atas insiden murid Sekolah Dasar di Medan, Sumatera Utara, yang dihukum duduk di lantai akibat menunggak pembayaran SPP. Pratikno berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk membahas permasalahan ini secara mendalam.

Dalam pernyataannya, Pratikno menyebutkan bahwa ia akan bertemu dengan Abdul Mu'ti dan rekan-rekan lainnya pada sore hari untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil. "Nanti siang saya kebetulan nanti agak sore saya ada rapat dengan Pak Abdul Mukti, Pak Menteri Dikdasmen dan kawan-kawan," ujar Pratikno setelah meninjau program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan keluar agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah. "Jadi tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras, ya pemerintah. Tapi detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya kebetulan dengan Pak Menteri Dikdasmen siang ini. Nanti kita bahas," tegasnya.

Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga bernama Kamelia merasa sangat terpukul setelah mengetahui anaknya, MI (10), dipaksa duduk di lantai selama beberapa hari di kelas karena belum melunasi uang sekolah. Kejadian ini menjadi viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Kamelia mengungkapkan bahwa ia telah menunggak pembayaran SPP selama beberapa bulan dan telah meminta dispensasi kepada pihak sekolah agar anaknya tetap bisa mengikuti ujian dan mendapatkan rapor.

Kasus ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak yang menilai tindakan sekolah tidak mendidik dan melanggar hak-hak anak. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang bersangkutan.

Kasus ini menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkendala masalah finansial. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan hanya karena masalah ekonomi.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah, diharapkan solusi jangka panjang dapat ditemukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan semua anak, tanpa terkecuali.

Langkah cepat yang diambil oleh Pratikno dan pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang mendasar ini. Dengan adanya dialog dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat segera terwujud, sehingga setiap anak di Indonesia dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.