Penguatan Sektor Pangan Berfokus pada Pemberdayaan Petani, Bukan TNI

Perdebatan mengenai strategi penguatan sektor pangan di Indonesia kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai bahwa program ketahanan pangan sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan petani dan pengembangan teknologi pertanian, bukan dialihkan ke struktur militer di TNI. Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah membentuk 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang salah satu tugasnya adalah mempercepat program prioritas nasional di bidang pangan.

Menurut Daniel, petani merupakan aktor utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mereka adalah produsen yang memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas petani melalui akses teknologi modern, dukungan finansial, serta program pelatihan menjadi langkah strategis yang lebih tepat. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, petani diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas pangan secara berkelanjutan.

Daniel menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara, bukan mengurus sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan TNI justru berpotensi menggeser perhatian dari program pemberdayaan petani. Pendekatan militeristik dalam urusan pangan juga dikhawatirkan mengabaikan aspek lingkungan, kesejahteraan petani, dan prinsip keberlanjutan yang seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan pertanian.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa strategi pemberdayaan petani sebaiknya mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern untuk mendukung efisiensi dan produktivitas. Kedua, kemudahan akses pembiayaan atau kredit agar petani dapat memperkuat modal usaha. Ketiga, pelatihan dan pendidikan yang relevan sehingga petani mampu mengelola pertanian secara lebih profesional dan berdaya saing.

Daniel juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani. Kebijakan tersebut dapat berupa subsidi pupuk dan benih, pengembangan infrastruktur pertanian, perlindungan harga hasil panen, hingga akses pasar yang adil. Dengan dukungan tersebut, petani akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok pangan nasional.

Daniel menegaskan, ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa penguatan posisi petani. Fokus utama pemerintah sebaiknya diarahkan pada pemberdayaan petani, bukan memperluas peran militer di bidang pangan. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, berkelanjutan, serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai tulang punggung perekonomian nasional.