Penghentian Proses Suaka untuk Warga Suriah di Eropa: Dampak dan Implikasi

Sejumlah negara di benua Eropa, termasuk Britania Raya, telah menghentikan pemrosesan permohonan suaka bagi warga Suriah menyusul jatuhnya mantan presiden Bashar al-Assad. Pemerintah sementara Austria telah menghentikan semua klaim suaka dari warga Suriah dan menyatakan sedang merencanakan pemulangan atau deportasi mereka kembali ke tanah air, dengan alasan bahwa situasi di negara tersebut telah berubah secara mendasar.

Jerman, yang menjadi rumah bagi satu juta warga Suriah, bersama dengan Inggris, Prancis, dan Yunani, juga menyatakan akan menghentikan keputusan suaka untuk sementara waktu. Langkah ini berpotensi membuat ribuan warga Suriah berada dalam ketidakpastian, menyusul runtuhnya rezim Assad setelah 50 tahun pemerintahan yang brutal.

Sejak 2011, PBB melaporkan lebih dari 14 juta warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Kanselir Austria, Karl Nehammer, yang dikenal sebagai garis keras dalam imigrasi, menyatakan bahwa pemerintah akan "mendukung semua warga Suriah yang telah menemukan perlindungan di Austria dan ingin kembali ke negara asal mereka". Ia menambahkan bahwa "situasi keamanan di Suriah juga harus dinilai kembali agar deportasi dapat dilakukan lagi di masa depan".

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Dalam Negeri Austria menyebutkan bahwa "situasi politik di Suriah telah berubah secara mendasar dan, di atas segalanya, dengan cepat dalam beberapa hari terakhir". Sekitar 95.000 warga Suriah tinggal di Austria, banyak di antaranya tiba selama krisis migran tahun 2015 dan 2016. Reaksi negatif terhadap mereka telah memicu dukungan untuk kelompok sayap kanan dan konservatif di Austria.

Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman telah menunda semua aplikasi yang tertunda dari pencari suaka Suriah. Pejabat menyatakan bahwa situasi politik di Suriah sangat tidak pasti, sehingga tidak mungkin mencapai keputusan yang tepat tentang apakah negara tersebut aman atau tidak. Saat ini, 47.270 warga Suriah di Jerman menunggu jawaban atas aplikasi suaka mereka. Mereka yang sudah diberikan suaka tidak terpengaruh.

Jerman memiliki populasi diaspora Suriah terbesar di luar Timur Tengah, dengan sekitar satu juta warga Suriah tinggal di Jerman. Sekitar 700.000 di antaranya diklasifikasikan sebagai pengungsi.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, mengonfirmasi bahwa Inggris telah "menghentikan keputusan suaka pada kasus-kasus dari Suriah sementara Kementerian Dalam Negeri meninjau dan memantau situasi saat ini". Cooper mengatakan situasi di negara tersebut "bergerak sangat cepat setelah jatuhnya rezim Assad" dan menambahkan bahwa beberapa orang sudah kembali ke Suriah. Antara 2011 dan 2021, lebih dari 30.000 warga Suriah diberikan suaka di Inggris. Sebagian besar dari mereka dipindahkan di bawah skema kemanusiaan dan datang langsung dari negara-negara lain yang mereka tinggali, seperti Turki dan Lebanon.

Prancis sedang mengerjakan kebijakan serupa dengan yang diajukan oleh Jerman, dengan keputusan diharapkan dalam beberapa jam ke depan, menurut kantor berita Reuters.

Sementara itu, ribuan warga Suriah yang diasingkan di Lebanon dan Yordania telah kembali ke rumah. Namun di perbatasan Lebanon, arus terjadi di kedua arah. Seorang koresponden BBC di sana mengatakan semakin banyak warga Suriah yang mencoba masuk ke Lebanon, mendorong penguatan militer Lebanon. Dia mengatakan beberapa orang khawatir akan peningkatan kekacauan atau kejahatan di rumah, meskipun mereka juga mengatakan telah menerima jaminan bahwa hal ini tidak akan terjadi.

Lebanon menampung lebih dari satu juta pengungsi Suriah tetapi telah memperketat aturan bagi mereka untuk memasuki negara tersebut.

Penghentian pemrosesan aplikasi suaka bagi warga Suriah di sejumlah negara Eropa menandai babak baru dalam krisis pengungsi yang telah berlangsung lama. Dengan situasi politik di Suriah yang masih tidak menentu, ribuan warga Suriah kini menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Langkah-langkah ini menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara Eropa dalam menangani krisis pengungsi dan menyeimbangkan kebijakan imigrasi dengan tanggung jawab kemanusiaan.