Pemerintah Italia Usulkan RUU untuk Mengatur Ulasan Online: Langkah Menghentikan Reviewer Palsu

Pemerintah Italia mengumumkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur ulasan online mengenai hotel, restoran, dan objek wisata. Langkah ini diambil untuk menghentikan praktik ulasan palsu atau berbayar yang semakin marak.

Undang-undang ini, yang masih memerlukan persetujuan parlemen untuk diberlakukan, memperkenalkan sejumlah persyaratan bagi calon pemberi ulasan. Mereka harus menyediakan identitas yang dapat diverifikasi serta bukti bahwa mereka benar-benar mengunjungi tempat yang ingin mereka ulas.

Ulasan harus diposting dalam waktu dua minggu setelah kunjungan dan dapat dihapus jika terbukti tidak benar atau, dalam hal apapun, dua tahun setelah diposting. Namun, rancangan undang-undang ini tidak menjelaskan siapa yang akan memutuskan apakah sebuah ulasan itu palsu.

Rancangan undang-undang ini, yang dapat diubah di parlemen, juga melarang ulasan yang dibayar atau disponsori melalui insentif, sebuah praktik yang cukup umum terjadi.

"Hari ini menandai langkah penting untuk melindungi bisnis kami," kata Menteri Pariwisata Daniela Santanche.

Meskipun ulasan palsu sudah ilegal, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sulit dilakukan. Rancangan undang-undang ini mengusulkan agar tugas memeriksa ulasan dan memberikan denda diserahkan kepada pengawas antitrust Italia.

Rancangan peraturan ini disambut baik oleh beberapa lobi industri, meskipun ada kekhawatiran mengenai privasi dan ketakutan bahwa larangan ulasan anonim dapat secara drastis mengurangi jumlah komentar online tentang hotel dan restoran.

"Ulasan palsu adalah masalah bagi persaingan yang adil antara perusahaan karena dapat berdampak besar pada penjualan, dan juga menjadi masalah bagi konsumen yang dapat disesatkan," kata Michele Carrus, ketua asosiasi konsumen Federconsumatori, kepada Reuters.

"Masalah ini perlu ditangani. Sulit untuk melakukannya dengan cara yang benar, tetapi saya yakin kita dapat mencapainya selama debat parlemen," tambahnya.

Rancangan undang-undang ini menunjukkan komitmen Italia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan. Dengan mengatasi masalah ulasan palsu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan persaingan yang sehat di sektor pariwisata. Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan privasi tetap menjadi perhatian utama yang perlu diatasi dalam proses legislasi ini.