Krisis Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Berencana Mundur Lebih Awal

SEOUL - Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri lebih awal dari jabatannya. Ia juga menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam urusan luar negeri maupun urusan negara lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Han Duck-soo pada Minggu (8/12).

Pengumuman ini muncul setelah Yoon berhasil lolos dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen yang dikuasai oposisi pada Sabtu malam. Pemakzulan tersebut diajukan terkait penerapan darurat militer yang singkat minggu lalu, yang memicu kontroversi dan ketegangan politik di negara tersebut.

Sementara itu, jaksa penuntut Korea Selatan telah membuka kasus pidana terhadap Yoon, menjadikannya tersangka dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan pada Selasa lalu. Mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, ditangkap pada hari Minggu atas dugaan perannya dalam deklarasi tersebut. Kim, yang mengundurkan diri setelah Yoon mencabut deklarasi darurat militer, dianggap sebagai tokoh kunci dalam kekacauan ini.

Tim investigasi khusus kejaksaan menangkap Kim dan menyita telepon genggamnya. Sebelum penangkapan, Kim telah diperiksa secara sukarela di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Tiga partai oposisi minoritas juga mengajukan pengaduan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pemberontakan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk menghalangi pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan dekrit darurat militer yang dianggap tidak konstitusional. Polisi nasional menggerebek kantor Kim sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulan, Yoon menyampaikan pidato di televisi untuk meminta maaf atas dekrit darurat militer yang diberlakukannya. Ia menyatakan akan menyerahkan nasibnya di tangan partainya. Han Dong-hoon menegaskan bahwa komentar Yoon merupakan janji untuk meninggalkan jabatan lebih awal, dan partai yang berkuasa akan berkonsultasi dengan perdana menteri untuk mengelola urusan negara.

PM Han Duck-soo menyatakan bahwa kabinet akan berusaha menjaga kepercayaan dengan sekutu utama Korea Selatan, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Deklarasi darurat militer Yoon telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, mengancam reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi di Asia.

Krisis politik yang melanda Korea Selatan ini menandai momen kritis dalam sejarah politik negara tersebut. Dengan pengunduran diri Yoon yang diharapkan terjadi lebih awal, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah akan mengelola transisi kekuasaan dan memulihkan stabilitas politik serta kepercayaan publik.