Kendala Anggaran Pembangunan IKN: Menteri PU Dody Hanggodo Angkat Bicara

VOXINDONESIA.COM, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Pernyataan ini disampaikan Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

Dody menjelaskan bahwa situasi ini berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, total anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun.

Meskipun demikian, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengenai kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program penting. Harapannya, ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. "Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," ujar Dody.

Saat ini, Dody mengaku belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang telah dianggarkan sebelumnya. Fokus utama saat ini adalah melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. "Kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," kata Dody, yang juga merupakan Politikus Demokrat.

Dody merinci setidaknya ada 10 kegiatan yang akan dibatalkan sebagai imbas dari efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya adalah pembatalan kegiatan fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, serta penggunaan dana tanggap darurat secara selektif dan efisien.

Selain itu, pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, dilakukan secara sangat selektif. Pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) secara signifikan dan peniadaan kegiatan seremonial seperti hari bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia juga menjadi bagian dari langkah efisiensi.

Dody juga menyebutkan peniadaan rapat/seminar luring, yang mencakup pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, seminar, sosialisasi, dan sejenisnya secara daring. Belanja kehumasan yang kurang prioritas, seperti pencetakan banner dan spanduk serta pengadaan seminar kit, juga akan ditiadakan.

Tidak hanya itu, efisiensi belanja operasional mencakup layanan perkantoran, pemeliharaan dan perawatan, hingga sewa kendaraan. Terakhir, efisiensi belanja non operasional seperti honor output kegiatan, jasa konsultan, dan kajian/analisis juga akan dilakukan.

Kendala anggaran yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan IKN menyoroti pentingnya efisiensi dan penyesuaian anggaran di tengah keterbatasan dana. Upaya untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan ini. Dengan langkah-langkah efisiensi yang telah direncanakan, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada.