Kasus Penembakan WNI di Malaysia: Pemerintah Indonesia Terus Berupaya Memberikan Pendampingan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, otoritas Malaysia belum memberikan akses kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan pendampingan terkait kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI). Insiden tragis ini terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, di mana satu dari lima WNI tewas akibat penembakan tersebut.

Karding menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan advokasi dan pendampingan bagi para korban. Namun, upaya ini belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan akses yang diberikan oleh pihak Malaysia. "Sekarang memang oleh pemerintah Malaysia atau pihak kepolisian dan imigrasi Malaysia belum membolehkan untuk dibuka akses pada jenazah dan pada korban-korban lainnya yang dirawat di beberapa rumah sakit," ujar Karding pada Senin (27/1/2025).

Meskipun menghadapi kendala akses, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan pendampingan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). "Kementerian Luar Negeri dalam hal ini kedutaan besar, sekaligus kami di Kementerian P2MI akan memastikan akan ada pendampingan," tambah Karding. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak WNI yang menjadi korban insiden tersebut.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa penembakan terjadi karena dugaan perlawanan dari pihak WNI. Dalam insiden ini, satu WNI meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Data mengenai para korban masih dalam proses pendalaman untuk memastikan informasi yang akurat.

Menanggapi insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah mengajukan permintaan akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. Selain itu, KBRI juga berencana mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebih atau excessive use of force.

Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur berkomitmen untuk terus memantau penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak WNI yang terlibat dalam insiden ini terpenuhi dan mendapatkan bantuan kekonsuleran yang diperlukan. "Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI," tegas Judha.

Kasus penembakan WNI di Malaysia ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri. Meskipun menghadapi kendala akses, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak WNI terpenuhi. Dengan koordinasi yang baik antara Kemlu, KBRI, dan pihak terkait, diharapkan insiden serupa dapat dicegah di masa depan, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat terus terjaga dengan baik.