Cak Imin Buka Suara: Reshuffle Kabinet Merah Putih dan Evaluasi Kinerja

Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin, selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, memberikan pandangannya mengenai isu reshuffle kabinet Merah Putih yang santer terdengar akan terjadi pada Januari 2025. Menurut Cak Imin, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan bahwa hingga saat ini, Presiden Prabowo belum memiliki rencana untuk mengganti personel di kabinetnya dalam waktu dekat. "Kayaknya sih nggak ya, tapi nggak tahu saya. Itu urusan Presiden ya. Tapi kayaknya sih enggak," ujar Cak Imin saat ditemui oleh awak media di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, Cak Imin memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada hari yang sama. Para pegawai tersebut mengkritik kebijakan Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

"Saya nggak tahu. nggak tahu," jawab Cak Imin singkat ketika ditanya mengenai hal tersebut.

Cak Imin juga menegaskan bahwa tidak ada evaluasi khusus dari Presiden Prabowo terkait 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Menurutnya, evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terikat pada periode waktu tertentu.

"Pak Presiden tidak ada istilah 100 hari, pokoknya setiap saat evaluasi, setiap saat kinerja ditingkatkan," jelas Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menyatakan bahwa semua kementerian, lembaga, hingga organisasi non-pemerintah akan terus menjalin sinergi untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam program pemberdayaan yang berada di bawah koordinasinya.

"Ya, sudah mulai merajut sinergi dari semua kementerian, lembaga, dan non-pemerintah untuk melaksanakan program-program pemberdayaan," ungkapnya.

Dengan demikian, Cak Imin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan sinergi antar lembaga dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Sementara itu, isu reshuffle kabinet tetap menjadi wewenang Presiden Prabowo, dan publik masih menunggu keputusan resmi terkait hal tersebut.