Tim Hukum Yoon Hadiri Sidang Pemakzulan: Krisis Politik Korea Selatan Memanas

Seoul - Tim pembela Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dijadwalkan menghadiri sidang perdana pemakzulan pada hari Jumat. Sidang ini menandai dimulainya proses pengadilan konstitusi terkait pemakzulan Yoon oleh parlemen atas penerapan darurat militer yang singkat.

Pengadilan konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan dipulihkan atau dicopot dari jabatannya. Jika keputusan terakhir diambil, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Dua pengacara dari tim hukum Yoon akan hadir dalam sidang tersebut. Salah satunya adalah mantan jaksa, dan yang lainnya adalah mantan juru bicara pengadilan konstitusi, sebagaimana disampaikan oleh Seok Dong-hyeon, pengacara yang memberikan nasihat kepada Yoon. Kedua pengacara tersebut belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Yoon sendiri tidak diwajibkan untuk hadir dalam sidang tersebut.

Deklarasi darurat militer yang tak terduga dan dampak politik yang cepat mengejutkan bangsa dan pasar keuangan, mengguncang sekutu utama seperti Amerika Serikat dan Eropa yang melihat Yoon sebagai mitra kuat dalam upaya global melawan China, Rusia, dan Korea Utara.

Krisis politik semakin memanas minggu ini ketika Partai Demokrat oposisi berjanji untuk memakzulkan presiden sementara Han Duck-soo setelah ia menolak seruan untuk segera menunjuk tiga hakim konstitusi guna mengisi kekosongan.

Parlemen dijadwalkan bertemu pada Jumat sore. Partai Demokrat menyatakan akan mengajukan mosi pemakzulan Han untuk pemungutan suara.

Partai tersebut telah berselisih dengan perdana menteri yang ditunjuk Yoon mengenai penunjukan hakim, serta rancangan undang-undang yang menyerukan jaksa khusus untuk menyelidiki presiden.

Pada hari Kamis, Han menyatakan bahwa sebagai presiden sementara, ia tidak memiliki wewenang untuk menunjuk hakim tanpa kesepakatan bipartisan.

Dalam kasus kriminal terpisah, Yoon hingga Kamis menolak permintaan pengadilan untuk menyerahkan dokumen serta panggilan oleh penyidik terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember, yang memicu kritik bahkan dari beberapa anggota partainya sendiri.

Krisis politik di Korea Selatan ini menyoroti ketegangan yang mendalam dalam pemerintahan dan tantangan yang dihadapi Yoon Suk Yeol. Dengan proses pemakzulan yang sedang berlangsung dan tekanan dari oposisi, masa depan politik Yoon berada di ujung tanduk. Keputusan pengadilan konstitusi dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu arah politik Korea Selatan selanjutnya.