Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: Pentingnya Momentum dan Instruksi Penundaan

VOXINDONESIA.COM, MAGELANG - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, akan mengalami kerugian karena melewatkan momentum penting. Dalam pernyataannya pada Sabtu (22/2/2025), Tito menekankan bahwa kepentingan daerah dan bangsa harus diutamakan, dan retret ini merupakan kesempatan berharga bagi para kepala daerah.

Menurut Tito, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah di retret ini berarti kehilangan kesempatan untuk membangun jaringan baru, mengenal para menteri, dan berinteraksi dengan gubernur lainnya. "Mereka kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, kehilangan momentum itu," ujar Tito. Ia menambahkan bahwa meskipun alternatif seperti pertemuan virtual dapat diadakan, namun tidak dapat menggantikan chemistry yang terbangun dalam pertemuan langsung.

Tito menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah tidak hadir tanpa keterangan, sementara yang lain terhalang oleh kebijakan partai. "Yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan, bisa mungkin karena gangguan perjalanan atau masalah kebijakan partainya," jelasnya. Tito menekankan pentingnya orientasi ini sebagai bekal bagi kepala daerah sebelum menjalani masa jabatan lima tahun ke depan. "Ini hanya 7 hari dibandingkan 5 tahun mereka bekerja, mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi untuk menunda kehadiran kepala daerah dari PDIP di retret tersebut. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang hingga ada arahan lebih lanjut.

Instruksi Megawati didasarkan pada Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menegaskan bahwa Ketua Umum memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas kebijakan partai. "Untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan," demikian bunyi edaran yang ditandatangani Megawati.

Dengan adanya instruksi penundaan ini, para kepala daerah dari PDIP diharapkan tetap berada dalam komunikasi aktif dan menunggu arahan lebih lanjut. Sementara itu, pentingnya retret ini sebagai ajang membangun jaringan dan mendapatkan wawasan baru tetap menjadi perhatian utama bagi para kepala daerah yang hadir. Keputusan akhir mengenai kehadiran mereka di retret Akmil Magelang akan sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara partai dan pemerintah.