Rangkuman Berita Hukum Sepekan: Dari Penggeledahan KPK hingga Pemulangan Mary Jane Veloso

Dalam pekan ini, sorotan tajam tertuju pada aksi penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada 19 Desember 2024 di salah satu ruangan Direktorat OJK. Ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dana CSR tersebut.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengumumkan pengerahan 141.605 personel gabungan dari TNI-Polri serta pemangku kepentingan lainnya untuk pengamanan. Operasi Lilin, yang berlangsung selama 13 hari mulai 21 Desember hingga 2 Januari 2025, bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama periode liburan ini. Apel gelar pasukan Operasi Lilin Agung dipimpin oleh Listyo di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus judi online yang melibatkan oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Budi Arie menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum untuk membantu pihak kepolisian dalam memberantas kasus judi online di lingkungan Komdigi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis sore.

Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra atas persetujuan pemulangannya ke Filipina. Sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukungnya.

Pemerintah secara resmi mengakui kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla. Keputusan ini diambil setelah kajian mendalam berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyerahkan surat keputusan kepada Jusuf Kalla di Kantor Kemenkum, Jakarta. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kepemimpinan PMI di bawah Jusuf Kalla adalah sah.

Berbagai peristiwa hukum yang terjadi selama sepekan ini menunjukkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dan pemerintah dalam menjaga keadilan dan ketertiban di Indonesia. Dari upaya pemberantasan korupsi hingga pengamanan perayaan besar, semua langkah ini diambil demi kepentingan dan keamanan masyarakat.