Pemutusan Kontrak Sandi Butar: Adnan Mahyudin Jadi Sorotan

VOXINDONESIA.COM, Depok - Di tengah gemuruh kabar pemutusan kontrak kerja Sandi Butar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, nama Adnan Mahyudin kembali menjadi pusat perhatian. Keputusan ini memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik tidak diperpanjangnya kontrak Sandi.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, dari Partai Gerindra, menyinggung sosok Adnan Mahyudin saat mengetahui bahwa kontrak Sandi Butar tidak diperpanjang sejak Januari 2025. Yeti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar setiap persoalan dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan serius. "Ini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden Prabowo," tegas Yeti.

Menurut Yeti, setiap kejadian yang terjadi harus segera dilaporkan, baik kepada admin Gerindra maupun anggota DPRD dari Gerindra, untuk segera ditindaklanjuti. Yeti mengaku bahwa kasus pemutusan hubungan kerja Sandi Butar adalah kasus pertama yang ia tangani sejak menjabat sebagai anggota DPRD Kota Depok. "Saya sudah wanti-wanti ke Pak Adnan saat rapat anggaran," ujarnya.

Yeti memberikan peringatan keras kepada Adnan Mahyudin terkait masalah yang menimpa lembaganya. Ia menekankan bahwa presiden saat ini berbeda dengan presiden sebelumnya dan telah memberikan instruksi tegas. "Pak Adnan, presiden sekarang itu berbeda. Saya sudah diperintahkan oleh presiden karena sudah dua kali Bapak mengalami permasalahan seperti ini," lanjut Yeti.

Yeti tidak main-main dalam memberikan peringatan kepada Adnan. Ia menegaskan bahwa jika kesalahan yang sama terulang untuk ketiga kalinya, Adnan berpotensi dipecat dari jabatannya. "Jadi bapak (Adnan) siap-siap saja kalau memang tidak beres lagi yang ketiga bapak siap-siap dipecat, saya sudah ngomong," tegas Yeti.

Yeti juga mengungkapkan keheranannya atas keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi Butar, yang telah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun di Damkar Depok. Keputusan ini dianggap mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik pemutusan kontrak tersebut.

Kasus pemutusan kontrak Sandi Butar menyoroti pentingnya transparansi dan tindak lanjut yang serius dalam menangani persoalan di lembaga pemerintahan. Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo, diharapkan setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.