PDI Perjuangan Akan Segera Resmikan Kepengurusan DPP 2025–2030 ke Kemenkumham

PDI Perjuangan dalam waktu dekat akan menyerahkan berkas struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepengurusan baru ini merupakan hasil keputusan Kongres Keenam yang digelar di Bali.

Informasi tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, tak lama setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai untuk periode terbaru.

Ronny menjelaskan, pendaftaran ke Kemenkumham merupakan prosedur penting yang wajib ditempuh oleh setiap partai politik guna mendapatkan pengesahan dan legitimasi hukum. Dengan legalitas tersebut, struktur kepengurusan baru PDI-P dapat bekerja secara resmi dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik ke depan.

Kepengurusan hasil kongres kali ini diharapkan mampu membawa energi baru bagi partai berlambang banteng tersebut. Dengan kombinasi tokoh senior dan kader muda, PDI-P menargetkan penguatan konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

Langkah ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tetap menjadi kekuatan politik yang solid, adaptif terhadap dinamika nasional, dan konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat di seluruh Indonesia.