Komisi XII DPR RI: Izin Tambang Nikel Raja Ampat Sudah Ada Sebelum Menteri Bahlil Menjabat

Langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara operasi tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapatkan dukungan penuh dari Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui.

Alfons Manibui, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua Barat, menyampaikan apresiasinya terhadap tindakan Menteri ESDM yang dianggap responsif terhadap aspirasi masyarakat dan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di Raja Ampat. "Saya mengapresiasi keputusan Menteri ESDM yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat," ujarnya.

Penghentian sementara ini dilakukan setelah adanya keluhan dari warga setempat. Pemerintah menilai bahwa ada kemungkinan aktivitas perusahaan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Oleh karena itu, verifikasi lebih lanjut diperlukan sebelum operasi dapat dilanjutkan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa izin operasi PT Gag Nikel telah diterbitkan sejak tahun 2017, jauh sebelum dirinya menjabat. Namun, ia tetap berkomitmen untuk mengambil langkah tegas terhadap tambang-tambang yang melanggar ketentuan dan membahayakan ekosistem daerah. "Kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," tegas Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Komisi XII DPR RI menyatakan akan mencermati secara saksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat. Aspirasi ini disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum, termasuk melalui media massa.

Seluruh laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses. "Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir," ujar politisi Partai Golkar itu.

Ia menegaskan bahwa sikap DPR RI jelas, sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi XII, yakni mendukung langkah cepat Menteri ESDM untuk menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat guna memastikan keadaan sebenarnya. "Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah AMDAL yang disyaratkan," imbuhnya.

Alfons juga menambahkan bahwa DPR memahami sepenuhnya bahwa aktivitas tambang nikel di wilayah ini telah dimulai beberapa tahun lalu. Ia menegaskan bahwa seluruh perizinan yang terkait tidak dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang saat ini menjabat. "Bahkan tidak ada satu pun perizinan yang diterbitkan oleh Pak Bahlil selaku Menteri ESDM. Dengan pemahaman ini, kami menilai perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat, serta memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.