Keadaan Darurat Keamanan Pangan di Filipina: Upaya Menekan Harga Beras yang Melonjak

VOXINDONESIA.COM, Manila - Memasuki minggu ketiga sejak pengumuman keadaan darurat keamanan pangan pada 3 Februari, Filipina menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras yang terus meroket di pasar domestik. Artikel ini mengupas latar belakang pengumuman darurat ini, langkah-langkah strategis pemerintah, serta rintangan yang dihadapi dalam upaya menstabilkan harga beras.

Keputusan untuk menetapkan status darurat keamanan pangan diambil untuk menekan harga beras yang terus melonjak, meskipun harga di pasar global lebih rendah setelah pengurangan tarif tahun lalu. Menteri Pertanian, Francis Tio Laurel, menegaskan bahwa status darurat ini akan tetap berlaku hingga situasi harga beras membaik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menstabilkan harga beras di pasar domestik.

Sebagai bagian dari upaya menekan harga beras, pemerintah Filipina berencana untuk melepaskan stok cadangan penyangga yang disimpan di Otoritas Pangan Nasional. Sebanyak 300 ribu metrik ton beras akan dilepas secara bertahap selama enam bulan ke depan untuk memastikan pasokan yang cukup dalam menghadapi keadaan darurat dan bencana. Selain itu, Filipina juga telah membuka keran impor beras dengan mengurangi tarif, meskipun pasar domestik masih lambat merespons kebijakan ini.

Meskipun langkah-langkah telah diambil, pasar domestik Filipina masih mengalami perlambatan dalam merespons kebijakan pemerintah. Harga eceran beras tetap berada di luar harapan pemerintah, menandakan adanya tantangan dalam menstabilkan harga di tingkat konsumen. Angka kenaikan harga beras per tahun di Filipina mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir, yaitu sebesar 24,4 persen pada Maret tahun lalu. Namun, upaya pemerintah berhasil menekan angka tersebut menjadi 0,8 persen pada Desember, membantu menjaga inflasi 2024 pada angka 2 persen dari target maksimal 4 persen.

Keadaan darurat keamanan pangan di Filipina menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menstabilkan harga beras di tengah dinamika pasar global dan domestik. Pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, terus berupaya menjaga ketersediaan suplai dengan memperpanjang pemotongan tarif sejumlah barang impor. Dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, diharapkan Filipina dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan stabilitas harga beras untuk kesejahteraan masyarakat.