Golkar Minta Kader di DPRD Tidak Membebani Rakyat dengan Pajak Berlebih

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengimbau para kadernya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tidak lagi membebani masyarakat dengan kebijakan yang tidak berpihak, termasuk kenaikan pajak daerah secara berlebihan. Ia menegaskan, kebijakan fiskal harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat agar tidak menambah beban yang sudah ada.

Sarmuji menyampaikan bahwa imbauan ini akan menjadi salah satu materi utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2025. Dalam forum tersebut, Golkar akan menghadirkan pemateri serta menyusun formulasi yang tepat agar kader terlatih dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Sarmuji menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan selain pajak. Potensi seperti pariwisata, industri kreatif, dan optimalisasi aset daerah dapat menjadi pilihan strategis. Selain itu, efisiensi pengelolaan anggaran daerah juga dinilai mampu menekan kebutuhan menaikkan pajak.

Imbauan ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Mereka menilai, sikap Golkar sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan kebijakan lebih berpihak kepada rakyat. Menurut pengamat ekonomi Dr. Budi Santoso, pajak yang bijaksana akan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Meski demikian, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa daerah mungkin kesulitan menemukan sumber pendapatan alternatif di luar pajak. Untuk itu, Sarmuji menegaskan perlunya dukungan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan potensi lokal.

Dengan langkah ini, Golkar menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat serta memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan lebih adil dan berkelanjutan.