DPR dan TNI Bahas Anggaran Pertahanan 2026 dalam Rapat Tertutup

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan mengadakan rapat bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin (1/9/2025). Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan difokuskan pada pembahasan rancangan anggaran pertahanan untuk tahun 2026. Agenda ini digelar di tengah memanasnya situasi politik dan sosial, menyusul unjuk rasa berhari-hari setelah kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, menjelaskan bahwa salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pagu definitif pertahanan 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp180 triliun. Selain itu, isu modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi perhatian utama, mengingat kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militernya di tengah dinamika geopolitik kawasan dan global.

Dalam forum tersebut, Komisi I juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan tempur dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. DPR menilai, profesionalisme dan kesiapan TNI tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan persenjataan mutakhir, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi prajurit dan keluarganya.

Meskipun rapat berlangsung secara tertutup, isu transparansi dan akuntabilitas tetap diangkat. DPR menegaskan bahwa setiap rupiah dalam anggaran pertahanan harus digunakan secara efektif, dengan mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan.

Rapat Komisi I dengan TNI juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan keamanan yang semakin kompleks. Perubahan dinamika global, ketegangan geopolitik di Asia, serta ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan konflik maritim, menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk memperkuat postur pertahanannya.

Dengan adanya pagu anggaran besar yang disiapkan, diharapkan TNI mampu meningkatkan kemampuan operasional, memperbarui alutsista yang sudah menua, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Komisi I DPR berharap, hasil rapat ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pertahanan yang lebih terarah, transparan, dan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.